BERITAUP2DATE.COM, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah berdiri di 81.147 desa dan kelurahan per 1 Agustus 2025.
Keberadaan KDMP diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dari tingkat desa.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa penguatan ekonomi desa melalui KDMP diharapkan mampu menjadi pemicu kebangkitan nasional.
Baca juga:
Di Tengah Konflik Global, Presiden Prabowo Tekankan Pertahanan Indonesia
"Bapak Presiden mengatakan bahwa menggerakkan ekonomi rakyat dari desa adalah salah satu contoh kebangkitan nasional," ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dilansir dari laman menpan.
Program KDMP dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling mendukung menjadi fondasi operasionalnya.
Fokus utama koperasi ini adalah memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui layanan simpan pinjam, pemasaran produk lokal, dan pemberdayaan UMKM desa.
"Negara hadir bukan hanya sebagai fasilitator tapi juga menjadi penggerak dengan membuka akses, memutus ketergantungan, dan memperkuat ekonomi rakyat," jelas Menteri Rini.
Meski jumlah KDMP telah melampaui target, aspek yang tak kalah penting adalah transformasi digital dalam pengelolaan bisnis dan basis data koperasi.
“Transformasi digital ini akan menjadi kunci dalam memastikan kinerja koperasi lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” tambahnya.
Rini memaparkan bahwa keterpaduan sistem KDMP dilakukan dengan mengintegrasikan semua layanan koperasi desa dalam satu platform.
Hal ini memudahkan proses verifikasi, pembinaan, monitoring, dan pelaporan. Informasi penting seperti identitas, perizinan, aset, dan keuangan akan terhubung otomatis melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Penyediaan dashboard nasional juga akan menjadi instrumen strategis untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
“Dengan integrasi ini, pengelolaan koperasi diharapkan dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
Pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) di KDMP memungkinkan analisis perkembangan usaha dan mitigasi risiko, serta membantu pemantauan kompetensi pengelola koperasi.
Dengan data yang saling terhubung, arah pengembangan usaha dapat disesuaikan dengan potensi daerah, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dan keberlanjutan koperasi.
Transformasi digital koperasi desa diarahkan untuk menciptakan keterpaduan layanan di tingkat nasional, mengubah pengelolaan dari sistem manual ke sistem digital terintegrasi.
Data koperasi, mulai dari desa hingga pusat, akan disatukan melalui kodefikasi nasional dan pemanfaatan teknologi seperti verifikasi NIK.
Sistem antara pemerintah pusat dan daerah akan saling terkoneksi, sehingga progres, laporan keuangan, dan layanan koperasi dapat dipantau secara real-time.
“Pendekatan inklusif dan literasi digital juga diperkuat agar semua desa, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dapat ikut serta dalam ekosistem digital ini,” pungkas Menteri Rini.
Kementerian PANRB sendiri memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Use Case Prioritas disusun selaras dengan inisiatif strategis di berbagai sektor, seperti pengentasan kemiskinan, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, optimalisasi penerimaan negara, serta pelayanan publik sepanjang siklus hidup warga.
